Pencopotan Lurah Grogol karena terlibat dalam pembuatan KTP-El Djoko Tjandra.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta mengungkapkan alasan menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan beberapa hari lalu karena menerbitkan KTP elektronik (KTP-e) untuk Djoko Tjandra. Pemberhentian tersebut, kata Anies, adalah kelanjutan penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian pelayanan penerbitan KTP-elektronik atas buronan kejadian korupsi pengalihan hak tagih ( cessie ) Bank Bali dengan nama lengkap Joko Sugiarto Tjandra tersebut.

“Laporan investigasi Inspektorat sudah lengkap dan jelas terlihat bahwa yang bersangkutan telah melanggar prosedur penerbitan KTP-e tersebut, ” ujar Anies di Jakarta, Ahad (12/7).

Anies mengatakan, hal itu fatal dan tidak seharusnya terjadi. “Yang bersangkutan telah dinonaktifkan dan akan dilakukan penyelidikan lebih jauh, ” katanya.

Pada laporan kepada Anies, Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi pada Sabtu (11/7) menyebutkan kalau Lurah Grogol Selatan telah berperan aktif yang melampaui tugas & fungsinya dalam penerbitan KTP-e tersebut. Kronologi sebagai berikut:

1. Lurah melakukan pertemuan secara Pengacara Anita Kolopaking pada Mei 2020 di Rumah Dinas Lurah untuk melakukan permintaan pengecekan kedudukan kependudukan Joko Sugiarto Tjandra.

2. Lalu lurah meminta seorang operator Satpel Kependudukan & Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan untuk melakukan pengecekan data kependudukan Joko Sugiarto Tjandra, setelah pertemuan dengan Pengacara Anita Kolopaking.

3. Pada 8 Juni 2020, lurah menerima dan mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke wadah perekaman biometric (menemui petugas operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Biasa Kelurahan Grogol Selatan)

4. Kemudian lurah meminta operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan memberikan penyajian penerbitan KTP-e atas nama Joko Sugiarto Tjandra dengan hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Joko Sugiarto Tjandra yang tersimpan pada telepon seluler milik lurah.

5. Lurah turut mendampingi/menunggui duduk di samping operator selama proses pelayanan penerbitan KTP-el Joko Sugiarto Tjandra.

6. Lurah sebagai pihak pertama dengan menerima KTP-e yang sudah dicetak oleh operator serta sebagai pihak yang menyerahkan langsung KTP-e tersebut kepada Joko Sugiarto Tjandra.

7. Perbuatan lurah itu mengakibatkan operator Satpel Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Daksina dalam menjalankan pelayanan penerbitan KTP-el atas nama Joko Sugiarto Tjandra tak melaksanakan sesuai/mengabaikan SOP yang asi, karena merasa sungkan kepada kaki gunung.

Anies mengatakan, peristiwa ini adalah pelajaran bagi semua, agar semua aman, maka tetap taati prosedur. Itu perlindungan unggul, ” kata Anies.

Berikan pelayanan terbaik, tercepat, tapi jangan lakukan pelanggaran prosedur dan jangan mengurangi persyaratan. “Apalagi di dalam urusan administrasi kependudukan, ” tutur Anies.

Berdasarkan fakta yang dihimpun, Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan pelayanan penerbitan KTP elektronok bagi warga DKI Jakarta secara lebih cepat. Hal itu karena ketersediaan blanko KTP-e yang dilengkapi dengan sistem yang molek dan jaringan yang kuat.

Namun perlu diketahui pula, sistem Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi di Indonesia, termasuk pada Provinsi DKI Jakarta, tidak tersambung atau terintegrasi dengan Kementerian Kaidah dan HAM. Dalam hal ini Direktorat Administrasi Hukum Umum & Imigrasi.

Sesuai kewenangan integrasi sistem instansi vertikal, berkecukupan di Kementerian Hukum dan PEDOMAN dengan Kemendagrisehingga pemerintah daerah belum mampu melaksanakan pengawasan terhadap pergeseran penduduk antarnegara dan tidak mendapatkan pemberitahuan terkait status kenegaraan seseorang. Dalam hal ini adalah kehormatan kenegaraan atas nama Joko Sugiarto Tjandra.