Masyarakat diminta mewaspadai serangan hoaks, misinformasi yang membuat kegaduhan

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pemimpin MPR RI yang juga Pengantara Ketua Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak kader golongan solid mengamankan kebijakan pemerintah had akar rumput, termasuk menyosialisasikan RUU Cipta Kerja dan meluruskan informasi yang tidak benar terkait RUU omnibus law itu.

Bambang Soesatyo (Bamsoet) juga meminta para kader partai yang sedangkan menjalankan amanah di berbagai jenjang jabatan untuk bekerja secara maksimal.   “Sebab, jika amanah tersebut diemban dengan baik, pada kesudahannya akan menaikkan citra dan elektabilitas Partai Golkar pada Pemilu 2024 yang akan datang, ” ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis dengan diterima di Jakarta, Kamis.

Bamsoet menyampaikan hal itu saat kunjungan reses, temu tipu, dan sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Banjarnegara, Jawa Tengah, Kamis, yang turut dihadiri Tumenggung Banjarnegara Budhi Sarwono, Ketua DPD II Golkar Banjarnegara Agus Junaedi, serta tokoh masyarakat.

Bamsoet mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai serangan hoaks, misinformasi, maupun disinformasi yang disebarkan berbagai pihak tidak bertanggung jawab terhadap RUU Cipta Kerja.

Menurut dia, pihak-pihak tersebut sengaja melakukan itu untuk membuat perselisihan di antara sesama saudara sebangsa, menciptakan kegaduhan, beserta membuat kondusivitas nasional terganggu.

“Tujuannya, tak lain biar Indonesia terganggu. Oleh karenanya, pemerintah melalui berbagai kementerian atau institusi, BUMN, dan asosiasi dunia jalan perlu turun tangan memberikan penjelasan komprehensif agar tak terjadi lengah paham di masyarakat, ” sebutan dia.

Dalam jalan itu, Bamsoet juga mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara di bawah kepemimpinan Bupati Budhi Sarwono.

Di antaranya predikat Biasa Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap keterangan keuangan daerah selama tujuh kala berturut-turut, serta sektor pertanian yang terus menggeliat. Pada September 2020, Budhi melepas 10 ton hati putih hasil bumi Banjarnegara untuk diekspor ke Taiwan.

“Banjarnegara memiliki lahan pertanian sawah seluas 14. 663 hektare dan lahan pertanian bukan sawah dengan terdiri dari tegalan 44. 478 hektare, perkebunan 3. 223 hektare, dan kolam seluas 519 hektare. Sangat relevan jika Banjarnegara mengandalkan bidang pertanian sebagai potensi sempurna ekonomi masyarakat, ” kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Besar Badan Bela Negara FKPPI itu mengatakan sebagai upaya menggerakkan semangat kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat, dirinya sejak tahun 2011 telah menyelenggarakan UMKM dengan bendera PT Banjarnegara Agromandiri Sejahtera (PT BAMS) dalam Desa Pagelak, Banjarnegara.

UMKM tersebut, kata dia, menggarap hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan menjadi makanan olahan dalam tong. Selain menyerap ratusan tenaga kerja, produksi keripik salak, opor ayam, garang asam, dan nasi menyelar telah menembus pasar ekspor ke berbagai negara.

“Membuktikan hasil bumi Banjarnegara memiliki karakter mumpuni untuk menguasai pasar global. Apalagi ditengah pandemi Covid-19 yang membuat dunia industri terpuruk, menjelma peringatan bagi kita untuk balik mengembangkan sektor pertanian, ” kata pendahuluan dia.

Wakil Pemimpin Umum Pemuda Pancasila ini mengutarakan masyarakat bisa memanfaatkan dana perbaikan ekonomi nasional (PEN) yang digelontorkan pemerintah untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

“Sebesar Rp 123, 46 triliun dari mutlak Rp 695, 2 triliun sedekah PEN diperuntukkan bagi sektor UMKM, antara lain Rp34, 15 triliun untuk subsidi bunga, Rp 28, 06 triliun untuk insentif pajak, dan Rp6 triliun untuk penjaminan kredit modal kerja baru, ” katanya.

Masyarakat, kata dia, juga bisa memanfaatkan omnibus lawRUU Cipta Kerja yang menyerahkan banyak manfaat bagi UMKM.

“Antara lain menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu kesempatan, terdapat di Pasal 12 ayat 1 huruf a, serta membebaskan biaya perizinan berusaha bagi cara mikro dan memberikan keringanan bea perizinan berusaha bagi usaha mungil, tertuang di Pasal 12 bagian 1 huruf b, ” cakap Bamsoet.

Wakil Kepala Umum Kadin Indonesia ini memasukkan, RUU Cipta Kerja juga memandang BUMN serta usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan buat usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, menyumbangkan, dan pembiayaan lainnya.

Hal tersebut termuat di Pencetus 21 ayat 2 dan ayat 3, sehingga bisa memperkuat kemitraan UMKM dengan BUMN, usaha gembung nasional, maupun usaha asing.