BI Solo Perluas Layanan Penukaran Uang tak Layak Edar

REPUBLIKA. CO. ID, SOLO — Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Solo, Jawa Tengah, melakukan perluasan servis penukaran uang rusak serta tidak layak edar mencuaikan layanan BI JUMPA (Jaringan Penukaran Uang Melalui Perluasan Akses). Layanan tersebut diluncurkan bersamaan dengan Sosialisasi QRIS kepada para milenial di Sukoharjo.

Layanan secara resmi dimulai secara penyerahan secara simbolis pangkal kerja oleh anggota DPD RI Casytha A Kathmandu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala Perwakilan BI Tunggal Nugroho Joko Prastowo, Kepala DPRD Kabupaten Sukoharjo Wawan Pribadi, kepada perwakilan Bank Umum, BPR, dan Pegadaian di Kabupaten Sukoharjo. Layanan BI JUMPA merupakan perluasan layanan penukaran uang melalaikan jaringan bank umum, BPR, dan Pegadaian di daerah Solo Raya.

Kepala Perwakilan BI Solo Nugroho Joko Prastowo mengatakan, layanan BI JUMPA diperuntukkan untuk menyediakan alternatif mekanisme penukaran uang tidak cukup edar dan uang hancur oleh masyarakat yang sebelumnya hanya dapat dilakukan melalaikan kantor dan mobil simpanan keliling Bank Indonesia Solo.

“Melalui layanan BI JUMPA, kini bangsa Solo Raya dapat menukarkan uang tidak layak edar dan uang rusak meniti kantor bank umum, BPR, dan pegadaian terdekat, sehingga lebih mudah dah efisien, ” terang Nugroho, Jumat (9/4).

Dengan layanan BI JUMPA tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kualitas uang terhormat edar di wilayah Solo Raya, sekaligus meminimalisasi gerombolan dan mengurangi risiko penularan Covid-19, sesuai protokol kesehatan yang berlaku.

Ia menambahkan, melalui layanan BI JUMPA, diharapkan bank umum, BPR, dan pegadaian akan lebih optimal pada menerima penukaran uang tak layak edar dan kekayaan rusak dari masyarakat, & tidak diedarkan kembali ke masyarakat sehingga mendukung clean money policy.

“Layanan ini ditujukan untuk menjamin tersedianya uang Rupiah yang layak edar, denominasi (pecahan) yang sesuai, tepat zaman sesuai kebutuhan masyarakat, mengikuti aman dari upaya pemalsuan dengan tetap mengedepankan efisiensi dan kepentingan nasional, ” ujarnya.