Kerja sama masyarakat dan pemerintah otoriter dalam penhentian sebuah pandemi.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Apakah perlu kita bersekolah pada era kolonial kala bertemu wabah? Ketika soal ini ditanyakan kepada Sejarawan dan Dosen Kebudayaan Islam UIN Jakarta, DR Imas Emalia, dia mengatakan sangat menetapkan. Bahkan, sema harus belajar di dalam peninggalan kearifan masyarakat dan kelakuan pemerintah kolonial kala menghadapi pandemi itu.

‘’ Ingat ungkapan Fernand Braudel dalam Civilization an Capitalism 15th-18th Century (1988), bahwa wabah  penyakit di manapun dapat mempengaruhi demografi, peradaban manusia, dan perekonomian negara. Jadi tak hanya Covid-19, berbagai pandemi lain yang pernah ada misalnya wabah flu Spanyol juga sangat menyulitkan kehidupan. Serta kita harus belajar pada catatan sejarah di era itu, ’’  kata Imas, di Jakarta, Rabu (21/10).

Imas yang baru saja membukukan disertasinya yang bertajuk ‘Wabah Penyakit & Penangannya Di Cirebon 1906-1944’ mengutarakan, pada waktu terjadi atau meledak sebuah wabah maka pemerintah & rakyat harus bahu membahu. Pemerintah harus cermat dan tegas dalam mengatasi situasi, rakyat pun kudu mentaati himbaunya.

“Kalau masa kini di kurun pandemi Covid-19 ada seruan penggunaan masker misalnya, di zaman flu Spanyol pada tahu 1920 biar begitu. Banyak sekali data dan memotret pada masa itu yang memperlihatkan bila masyarakat pun menggunakannya buat mencegah penyebaran. Jadi pemakaian kedok dan protokol kesehatan lain selalu bukan hal baru dalam kenangan masyarakat Indonesia, ’’ katanya.

Salah satu pelajaran sejak sejarah dalam menangi wabah itu antara lain ketika pemerintah kolonial Belanda mengatasi merebaknya wabah malaria di Cirebon. Kala itu,   kabar tentang nama penyakit ‘yellow fever’ baru menyebar di daerah Hindia Belanda di akhir kurun ke-19. Laporan pemerintah, yaitu Kolonial Verslag tahun 1883-1884 menyebutkan adanya kasus penyakit itu dan mewabah di masyarakat. Laporan itu menyuarakan penyakit ‘yellow fever’ adalah malaria seperti hasil penelitian di Amerika tersebut.

“Di Cirebon, penyakit malaria menyerang penduduk pada tahun 1882. Dalam informasi pemerintah itu, tercatat sejumlah 3. 900 orang penderita malaria wafat dunia di bulan Januari 1882. Dalam hitungan lima bulan, total penderita meningkat tinggi. Yaitu dalam bulan Mei 1882 jumlah penderita malaria menjadi 10. 919 orang. Wabah malaria terutama menyerang para buruh yang tinggal di lingkungan  yang kumuh dan berawa, ’’ katanya.

Status itu pun memang terjadi di beberapa daerah di Jawa, kaya Batavia, Semarang, Probolinggo, Besuki, & Banyumas. Namun, dalam Kolonial Verslag tahun 1883-1884 disebutkan bahwa daerah Cirebon merupakan daerah kasus malaria yang tertinggi dibanding daerah-daerah tersebut.    

“Dugaan pemerintah kota Cirebon, wilayah yang banyak berkembang bibit malaria di Cirebon adalah daerah-daerah dengan dipenuhi rawa-rawa di sekitar miring dan pinggir sungai, ’’urai Imas Emilia lagi.

Bila berdasar pada laporan pada atas, pengetahuan tentang malaria bukanlah hal yang asing bagi negeri kota Cirebon saat itu. Petunjuk itu pun menyebutkan bahwa penyakit ‘yellow fever’ atau malaria disebabkan udara yang kotor, lembab, & basah sebagai dampak dari lingkungan yang kotor.

Namun anehnya, tegas Imas, datang pertengahan abad ke-20, kepada jalan massa, pemerintah kota Cirebon tetap menyebut penyakit malaria sebagai ‘penyakit yang tidak dikenal’.    

“Rupanya, lantaran informasi koran Bataviaasch Nieuwsblad (1915) dapat dipahami alasan-alasan pemerintah  mengatakan demikian, di antaranya; Pertama; pemerintah tak ingin disebut sebagai penyebab kemunculan wabah malaria di kota, ” ungkapnya.

Jadinya, setelah pemerintah mengizinkan proyek penggalian tanah di tahun 1912, untuk perusahaan kereta api Semarang-Cirebon & Cirebon-Cikampek-Batavia, lokasi sekitar proyek itu menjadi kotor dan berlumpur. Kawasan Kejaksan sebagai pusat pemerintahan menjelma daerah terparah terpapar wabah malaria.

Namun negeri bersikap apatis atas kejadian tersebut. Para buruh di proyek itu tetap wajib kerja sekalipun melempem. Para peneliti yang dikirim ke Cirebon memprotes pemerintah agar meninggalkan proyek itu selama wabah malaria belum teratasi. Kala itu  pemerintah beralasan bahwa tidak pernah cakap tentang penyakit itu. “Maka pemerintah kolonial tetap mengizinkan pelaksanaan rencana penggalian tanah demi mempercepat proyek pembuatan rel kereta api dengan akan memperlancar distribusi hasil perkebunan dan olahannya ke kota. ”

Bukan hanya itu, kata Imas, pada faktor yang kedua; pemerintah lepas lengah atas kasus para buruh yang terserang demam, diare berdarah disertai muntah darah, bahkan pendarahan pada sekitar pori-pori tubuhnya. Pemerintah beranggapan kalau mengurus buruh sakit adalah bukan tanggungjawabnya.  

“Buruh yang sakit malaria dipandang pemerintah sebagai kesalahannya sendiri karena tidak dapat memelihara kebersihan lingkungannya, ” katanya.

Pemerintah kolonial Belanda  pula merasa kalau penyakit malaria dalam daerah iklim tropis adalah penyakit yang aneh karena tidak pernah terjadi di Eropa.   Para dokter peneliti pun menyebut keburukan itu sebagai  ‘penyakit tak dikenal’, sekalipun beberapa koran Eropa di tahun itu telah menyebut aib malaria. Oleh karena itu para buruh tetap dituntut wajib kegiatan sekalipun mereka sakit.

Kenyataan ini bertentangan dengan temuan Dokter Spaarwoude Wermesinger, dengan ditugaskan Dinas Kesehatan Kota Cirebon untuk memeriksa pasien-pasien penderita malaria. Mereka mengalami demam yang tak turun dalam waktu 5 keadaan. Namun, para pasien meninggal pada hari kelima sakitnya.  

“Dokter Spaarwoude Wermesinger pun menyebutkan kalau para anak obat ini menderita malaria. Kebanyakan penderita malaria adalah para buruh dengan tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh, ’’ tegasnya.

Akhirnya, Imas menandaskan apa yang terjadi di Cirebon kala terjadi wabah Malaria harus menjadi pelajaran bagi warga & pemerintah saat ini. Dalam perkara pencegahan misalnya, kala itu awak —andai punya pengetahuan dan kesadaran akan wabah malaria — itu sebenarnya sudah dapat mendeteksinya  pra masa 10 hari. Ini misalnya dikenali dan diatasi dengan cepat sebelum terjadi pendarahan pada penderita.  

Tetapi sikap apatis pemerintah dan ketidaktahuan masyarakat membuat wabah malaria sudah secara cepat. Dan ini jelas merupakan tragedi bagi kemanusiaan.

“Jadi antara Covid-19 yang kini mengharuskan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak secara sikap menjaga kebersihan lingkungan sepadan saja dengan peristiwa di masa lalu. Pada wabah malaria di Cirebon pada awal 1900-an misalnya, bila masyarakat paham pentingnya hidup dan lingkungan yang sehat atau misalnya bila dirinya merasa ada gejala demam yang aneh, oleh karena itu risiko penyakit Malaria sebenarya bisa diatasi. Pelajaran sejarah penting lainnya adalah adanya kerja sama antara pemerintah dan rakyat hal otoriter agar bisa menghentikan penyebarannya suatu pandemi, ’’ kata Dr Imas Emilia menandaskan.