BUMN berkontribusi terhadap penerimaan negara senilai Rp 3. 282 triliun.

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ingin mewujudkan kemandirian BUMN dengan perubahan penggunaan dividen yang mana Erick berharap satu persen dari setoran dividen BUMN untuk negara diberikan kepada Kementerian BUMN.  

Erick mengatakan tawaran ini juga telah dibicarakan dengan sejumlah kementerian hingga DPR. Dengan demikian, cakap Erick, BUMN nantinya tidak lagi menerima kucuran APBN.

Program pemberian dividen satu obat jerih kepada BUMN juga hendak menjadi pembahasan dalam perbaikan undang-undang (RUU) BUMN.   “Dengan targetnya dividen apakah bisa dimasukan satu persen, itu dengan akan memicu kami tidak menjadi bagian yang mengambil BUMN tapi ingin mengisbatkan dividen ada dan mendapat kompensasi, tidak terbalik semacam sekarang, ” ujar Erick saat rapat kerja secara Komisi VI DPR dalam Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/6).

Berdasarkan data sepuluh tahun terakhir, ucap Erick, kontribusi penerimaan negara sebab BUMN, baik dari dividen, PNBP, dan pajak senilai Rp 3. 282 triliun. Sementara penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan negara kepada BUMN hanya sekira empat persen dari Rp 32. 800 triliun.  

Erick mengucapkan 90 persen PMN dengan diberikan negara bukan buat aksi korporasi strategis, melainkan penugasan dan restrukturisasi. “(PMN) bukan sesuatu yang bakal buat BUMN menjadi tinggi atau biar bisa bersaing dengan perusahaan asing. Seluruh PMN mayoritas penugasan serta penyehatan, ” ucap Erick.  

Erick mencontohkan PMN pada 2022 yang diberikan kepada PLN, Hutama Karya, Jiwasraya, Waskita Karya, RNI, dan ITDC yang digunkan untuk penugasan pemerintah, mulai dari pendirian jalan tol trans Sumatera, penyehatan Jiwasraya, pengembangan zona ekonomi khusus (KEK) Mandalika, hingga food estate.

“Contoh kita bicara (PMN) 2022, ada PLN, itu bukan aksi korporasi, sama seperti kebanyakan yakni penugasan. PLN akan diajukan PMN Rp 7, 5 triliun, sifatnya ya penugasan, ” kata Erick memasukkan.