Beban Cukai dibutuhkan di berbagai wilayah Tanah Air guna memberantas produk gelap

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Dalam rencana mengoptimalkan penerimaan negara dari daerah cukai dan sejalan dengan komando Menteri Keuangan untuk menekan nilai peredaran rokok ilegal di Indonesia, Bea Cukai terus melakukan bermacam-macam upaya dan strategi dalam pemberantasan rokok ilegal yang dibahas di dalam rapat ‘ kick off operasi gempur 2020’ via daring, pada Selasa (7/7).  

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Syarif Hidayat memaparkan peredaran rokok gelap skala nasional maupun se-ASEAN dengan menunjukkan tren positif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Patuh survei rokok ilegal nasional sebab Universitas Gadjah Mada pada tarikh 2018, peredaran rokok ilegal pada Indonesia sebesar 7, 0 persen. “Secara umum tingkat peredaran rokok ilegal nasional masih relatif terkendali dengan pertimbangan wilayah geografi, budaya dan struktur industri, ” paparnya.

Survei yang dilakukan tiap dua tahun tersebut dilakukan oleh pihak ketiga yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 buat menguji tingkat keamanan/security features sebab pita cukai dan mengetahui level peredaran rokok ilegal secara nasional, serta mengestimasi pelanggaran industri yang berpotensi menurunkan penerimaan negara sebab sektor perpajakan. Survei rokok gelap akan kembali dilaksanakan tahun tersebut dengan mempertimbangkan berkahirnya masa pandemi Covid-19.

Lebih sendat, Syarif menjelaskan bahwa dibutuhkan berbagai peran petugas Bea Cukai dalam seluruh wilayah Indonesia untuk membinasakan peredaran barang ilegal. “Sosialisasi, pengawasan dan pelayanan merupakan komponen penting yang akan ditingkatkan untuk terus menekan peredaran rokok ilegal kedepannya, ” ujarnya.

Ia menyampaikan  dalam strategi sosialisasi pihaknya akan meningkatkan edukasi kepada klub terkait resiko dari penjualan dan pengedarannya, dalam pengawasan juga mau meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menggencarkan proses penindakan, serta peningkatan pelayanan secara melakukan perbaikan ketentuan di bagian cukai. Selain itu optimalisasi simpanan bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) juga akan dimaksimalkan di berbagai daerah agar sanggup menunjang kegiatan dalam sinergi membinasakan rokok ilegal. “Operasi gempur rokok ilegal akan dimulai bulan Juli ini hingga akhir tahun 2020, ” tambahnya.

Disamping tersebut, menurutnya, berbagai tantangan dalam pengawasan juga akan dihadapi dalam melahirkan upaya tersebut. Kebijakan WFH & PSBB di tengah pandemi Covid-19 menyebabkan pengawasan fisik berkurang, pengeratan dan pergeseran anggaran DBH CHT yang dialihkan ke penanganan Covid-19, serta penurunan volume produksi rokok legal dapat memicu konsumen cerutu beralih ke produk ilegal.

Sehingga, dalam mendukung desain pengawasannya, Bea Cukai juga melangsungkan sinergi dengan berbagai instansi, antaralain pertukaran data/informasi dengan PT PLN, Kemenhub, Kemenkominfo, dan Perpajakan buat memperkaya data sebagai bahan analisis serta meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi rokok ilegal. Sinergi juga bakal dilakukan bersama Polairud dalam melakukan operasi/patroli khusus.