Kajari Indragiri Hulu diduga melakukan pemerasan.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menahan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu, Riau, Hayin Sutikto (HS). Status asas tersebut terkait penyidikan korupsi bersifat penerimaan dengan paksaan pencairan persediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2019.

Kejakgung juga menahan dua pejabat tinggi Kejari lainnya, yakni Ostar Alpansiri (OAP) dan RFR yang diketahui sebagai Kasi Intel, dan Kasubsi Bidang Rampasan, Kejari Indragiri Hulu.

“Setelah ditetapkan sebagai tersangka, terhadap tiga jaksa tersebut, dilakukan penahanan selama 20 hari, ” kata Hari dalam Kejakgung, Jakarta, Selasa (18/8). Ketiga jaksa tersangka itu, ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejakgung, Jakarta Selatan (Jaksel). Hari menerangkan, selain menetapkan tersangka dan melakukan penahanan, terhadap ketiga jaksa tersebut diberhentikan dari jabatan.

Cakap Hari, ada enam pejabat di Kejari Indragiri Hulu yang dicopot jabatannya. Selain tiga tersangka itu, yang juga dicopot dari posisi, yakni Kasi Intelijen, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negera (Da-TUN), serta Kasi Pengelolaan Barang Bukti, Copetan pada Kejari Indragiri Hulu. “Sementara ini, ada enam pejabat Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, yang dicopot karena melakukan perbuatan tercela & pelanggaran berat, ” kata Hari menambahkan.

Keenam jaksa tersebut, terlibat dalam aksi pemerasan, dan penerimaan dengan paksaan terkait dana BOS 2019 di Indragiri Hulu, Riau. Kasus ini mencuat setelah 64 Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-Indragiri Hulu, mengundurkan diri lantaran diperas oleh para jaksa. Hari menerangkan, pemerasan yang dikerjakan para jaksa itu, mulai dibanding Rp 10-an sampai Rp 65-an juta. Dari hasil penyidikan tengah, total pemerasan dan penerimaan secara cara paksa itu, di antara Rp 650-an juta, sampai Rp satu, 4 miliar.

Hari menerangkan, sejak kasus tersebut mencuat, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, telah melakukan pengawasan. Hasil dari pengawasan tersebut, menyebutkan adanya perbuatan cacat yang dilakukan para jaksa, serta ditemukan adanya peristiwa pidana manipulasi. Pengawasan dari Kejati, pun disorongkan ke Kejakgung. Jaksa Agung Bujang Pengawasan (JAM Was) di Kejakgung, mengambil keputusan untuk mencopot keenam jaksa tersebut dari jabatan masing-masing.

“Dari Laporan Buatan Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan JAMWas, menyimpulkan bahwa terhadap enam pejabat jaksa tadi, dinyatakan terbukti menyelenggarakan perbuatan tercela, ” terang Hari. JAM Was menebalkan Pasal 4 angka 1 dan 8 juncto Pasal 13 angka 1 & 8 Peraturan Pemerintah (PP) 53/2020 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Yang intinya menyebutkan setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang, dan menyambut hadiah, atau sesuatu pemberiaan dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan, atau pekerjaannya, ” sah Hari.

Dari LHP JAMwas, pun kata Hari menyebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para jaksa itu. Namun, terkait pembuktian JAMWas menganjurkan penyidikan kepada Jaksa Agung Bujang Pidana Khusus (JAMPidsus). Kata Keadaan, dari hasil penyidikan di JAMPidsus, tiga dari enam jaksa itu, ditetapkan sebagai tersangka.  

“Yaitu, HS, Kajari Indra Giri Hulu, OAP Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, dan RFR Kasubsi Barang Rampasan pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti, dan Bahan Rampasan, ” terang Hari. Kepada tiga jaksa tersangka tersebut, kata pendahuluan Hari, penyidik menebalkan sangkaan Bab 12 huruf e, atau Kausa 11, atau Pasal 5 bagian 2 juncto Pasal 5 bagian 1 huruf b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 20/2001.