Aparat hadir ke narasi politik bukan hanya untuk menertibkan hoaks.

REPUBLIKA. CO. ID, oleh Ratna Puspita*

Survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia membuktikan bahwa sebanyak 47, 7 komisi responden menyatakan agak setuju kalau warga makin takut menyatakan dasar. Selain itu, 21, 9 responden menyatakan bahwa warga sangat putus makin takut menyatakan pendapat.

Artinya, ada bertambah dari 50 persen responden membenarkan warga sekarang ini mengalami ketakutan menyatakan pendapat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi tersebut menunjukkan alam bawah sadar responden yang mulai takut mengungkapkan pendapatnya.

Kondisi ini tidak sejalan dengan demokratis partisipatoris deliberatif yang diungkapkan oleh filsuf serta sosiolog dari Jerman, Juergen Habermas. Demokratis partisipatoris deliberatif merupakan gugatan atas model demokrasi perwakilan dengan menempatkan warga hanya sebatas pada memilih anggota parlemen.

Demokrasi deliberatif meyeimbangkan kewenangan administratif negara dengan memunculkan perbincangan dan diskursus dalam masyarakat sipil. Untuk itu, masyarakat harus dikasih kebebasan berbicara dalam debat strategis.

Survei tersebut mengingatkan saya pada sebuah tugas kuliah sekitar enam tahun yang lalu. Kala itu, menjelang Pemilihan Umum 2014, saya dan teman-teman saya mendiskusikan soal kondisi demokrasi deliberatif di Indonesia yang mulai tidak sehat lantaran orang mendatangkan emosinya dalam pilihan politik.

Pilihan politik diletakkan pada persoalan personal, yang melekat nilai-nilai hingga selera atau pilihan. Masalah muncul ketika orang mendatangkan hal ini pada diskursus kebijakan di media sosial.

Orang mencari afirmasi, pertolongan, dan menyingkirkan pendapat yang bertentangan. Diskusi tidak lagi diletakan untuk menhormati pendapat yang berbeda, memperbedakan menjadi persoalan personal.

Alhasil, ketika berbeda prinsip, orang tidak lagi menyerang pendapatnya, melainkan personalnya atau pribadinya. Jika pun yang diserang pendapatnya, ada-ada aja orang yang mengambil hati serta menganggapnya serangan pada pribadi.

Kondisi media baik yang seharusnya menjadi ruang yang memberikan kebebasan berpendapat dalam debat sosial pun luruh. Media baik terpecah menjadi dua kubu secara anggapan “kalau kamu tidak mendukungku maka kamu melawanku”.

Media sosial yang seharusnya menjadi jembatan komunikasi justru menciptakan ketegangan komunikasi, khususnya pada orang-orang yang punya kedekatan. Alhasil, karakter yang menggunakan media sosial khawatir berbeda pendapat dengan orang-orang dengan dikenal di dunia nyata ( offline ). Pengguna media sosial takut untuk mengunggah pendapatnya karena khawatir memiliki ikatan buruk dengan temannya atau keluarganya.

Ketakutan serta kekhawatiran itu makin diafirmasi secara fitur-fitur pada medium. Pengguna jalan sosial menahan diri untuk mengungkapkan pendapatnya karena tidak mau langsung block, unfriend, mute , atau tombol-tombol lain dengan membuatnya tidak terhubung dengan jaringan dekatnya.

Semenjak enam tahun, demokrasi deliberatif dan ruang publik yang diimpikan Habermas sudah sudah sulit terwujud dalam debat politik di Indonesia pokok pendukung yang berlaku seperti penggemar dan logika medium yang mempertemukan pengguna hanya pada pengguna asing yang berpendapat senada. Setelah enam tahun, kondisinya tidak makin pulih dan bahkan makin buruk.

Hal yang membuatnya makin buruk, diskusi politik bukan hanya masih bercampur emosi, mengecualikan juga sudah dicampuri oleh gaya negara. Padahal, ruang publik sepatutnya dijauhkan dari aparat negara sehingga demokrasi deliberatif dapat terwujud.

Survei yang dilakukan oleh Indikator memperlihatkan bahwa umum merasakan keberadaan aparat dalam dialog politik. Mayoritas publik, lebih daripada 50 persen responden, setuju bahwa aparat makin bertindak semena-mena kepada masyarakat yang berbeda pendapat.

Sebanyak 37, 9 persen responden menyatakan agak akur bahwa aparat makin semena-mena. Sebanyak 19, 8 persen menilai benar setuju aparat makin semena-mena terhadap warga yang berbeda pilhan politiknya dengan penguasa.

Aparat masuk dalam narasi-narasi soal politik di media sosial tidak hanya untuk menertibkan hoaks atau disinformasi. Namun, aparat masuk selalu pada diskusi politik.
Berdasarkan pengamatan pada kasus hukum yang terkait diskusi politik, aparat menyelap melalui dua pintu. Pertama, ‘penggemar’ tokoh politik yang marah karena idolanya diekspresikan dengan cara yang buruk di media sosial. Kedua, aparat langsung masuk menggunakan norma-norma dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Fakta dan Transaksi Elektronik (ITE), buat menjerat pengguna lantaran ekspresinya dalam media sosial.

Entah sampai kapan kondisi ini bahan berlangsung. Apakah tiga tahun lagi bakal berubah? Atau, bakal bertambah buruk? Tidak ada yang tahun. Namun, alat-alat negara harus mengarungi bahwa ruang publik, di mana semua orang setara dan berisi debat politik, seharusnya menjadi hak publik.

Tak dapat dimungkiri hoaks/disinformasi turut merusak kualitas demokrasi. Akan tetapi, hal itu bukan menjadi alasan untuk alat-alat negara untuk masuk pada diskusi yang seharusnya menjadi hak publik.

Sebab, narasi-narasi pada arus utama dalam dunia politik mulai dari pendirian legislasi hingga informasi di media massa sudah dikuasai oleh elite atau orang-orang yang memiliki kewenangan politik.

*) Penulis adalah pewarta republika. co. id