Pembentukan poros berbasis agama akan picu antitesa poros lain berbasis non-agama.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Pemangku Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi mengisbatkan partainya menolak pembentukan koalisi poros partai Islam. Ia mengingatkan semua pihak biar berhati-hati menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai “merk jualan” ke publik.

“Meskipun ciri atau identitas khas partai kebijakan atau ideologi politik golongan telah dijamin di Menjemput Undang Nomor 2 Tarikh 2011 tentang Partai Kebijakan, namun kita harus waspada menggunakan politik identitas berbasis agama sebagai merk jualan ke publik, ” kata pendahuluan Viva Yoga di Jakarta, Sabtu (17/4).

Dia menilai simbol-simbol petunjuk sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam turbulensi politik karena dapat menyebabkan keretakan kohesivitas sosial dan dapat mengganggu integrasi nasional. Viva Yoga mencontohkan beberapa kasus pada pilkada dan pilpres ialah bukti serta fakta lapangan yang seharusnya menjadi disiplin sejarah bagi bangsa Indonesia.

“PAN tidak ingin kondisi seperti itu bakal terulang lagi. Adanya putaran untuk menghidupkan wacana Poros Islam di pemilu 2024 yang dilakukan oleh PPP dan PKS, PAN menyerahkan apresiasi atas sikap politik tersebut sebagai bagian sejak ijtihad politik PPP & PKS namun kami tak akan ikut wacana Gandar Islam, ” ujarnya.

Dia juga menjelaskan, wacana pembentukan poros politik berbasis agama akan melahirkan antitesa poros lain berbasis non-agama. Kondisi politik tersebut menurut dia tentu ahistoris dan tidak produktif bagi kemajuan bangsa.

Ahli bicara PAN itu mengajukan sebaiknya wacananya diarahkan di dalam adu ide dan pendirian untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan sumber daya bani adam unggul. “Selain itu memperbaiki kesehatan dan perekonomian nasional, membangun kedaulatan pangan agar tidak impor, membangun tentara yang modern, dan inti lainnya yang bermanfaat buat kecerdasan bangsa, ” ujarnya.

Viva Penguasaan juga menjelaskan alasan PAN tidak ikut dalam gandar tersebut, yaitu proses pendidikan politik rakyat harus diarahkan secara rasional, melalui ancangan akal sehat. Hal tersebut menurut dia agar demokrasi mampu berjalan sehat dan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan politik prosedural atau rutinitas, tetapi berpolitik yang substantif dan produktif.

sumber: Antara