Perlu disiapkan kurikulum darurat jadi pembelajaran tidak sepenuhnya tatap muka

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) merespons surat keputusan bersama empat gajah yang akan membuka pembelajaran tatap muka mulai 2021. PGRI mengingatkan agar pelaksanaan  pembelajaran tatap depan tidak diserahkan sepenuhnya ke negeri daerah (Pemda).

“SOP bagaimana pembelajaran dan tata kelola, tidak bisa hanya diserahkan sepenunya ke Pemda, ” kata Kepala Umum PGRI Unifah Rosyidi masa dihubungi, Ahad (22/11).

Unifah menyampaikan, PGRI melakoni bahwa pembukaan sekolah secara tatap muka memang diperlukan. Kendati serupa itu, keselamatan semua pihak harus diutamakan. “Tapi memang sudah saatnya dibuka sekolah itu, ” ujarnya.

PGRI pun menyatakan mendukung jalan tersebut, asalkan  pemerintah mempunyai pola untuk pembukaan baru. “Bukan diserahkan ke pemda, ” ujar tempat.

Pemerintah, jelas Unifah menetapkan mengiapkan tata kelola hingga penyederhanaan kurikulum. Ia mengatakan, pemerintah perlu menyiapkan kurikulum darurat sehingga penelaahan tidak akan sepenuhnya tatap membuang.   “Tata kelola juga pasti diubah 3-4 tanda bergiliran, tata kelola guru harus diperbaiki, ” ujarnya.

Sebelumnya, Lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Panduan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020 – 2021 di Masa Pandemi Covid-19, pemerintah daerah, kanwil atau kantor Departemen Agama diberi kewenangan penuh meluluskan izin pembelajaran tatap muka secara mempertimbangkan kesiapan sekolah dan izin orang tua murid. SKB ini menganulir aturan sebelumnya yang mengatur mas izin pembelajaran tatap muka bersandarkan peta zonasi risiko Satgas Covid-19.