Sejumlah gubernur tentu menaikkan upah minimum provinsi di daerahnya.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA–Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena mengaku, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah belum pernah mendiskusikan Surat Edaran Nomor M/11/HK. 04/2020 dengan DPR. Surat informasi itu mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Kalau Kemenaker misalnya mengajak dialog dengan Upah IX, dengan senang kami diskusikan, (agar) tidak perlu seramai itu, ” ujar Melki dalam suatu diskusi daring, Ahad (1/11).

Ia menambahkan, belum adanya dialog dengan DPR, pengusaha, serta buruh, menyebabkan munculnya misinformasi. Sehingga interpretasi banyak pihak perihal SE tersebut berbeda-beda. Selain itu, Kemenaker diminta untuk menjelaskan maksud diterbitkannya SE tersebut secara lengkap.

Agar semua pihak dapat paham target diterbitkannya surat tersebut di sedang pandemi Covid-19. “Bisa disampaikan kalau ada situasi pandemi yang selalu dipikirkan, penurunan produktivitas bahkan penutupan usaha, dan seterusnya, ” ujar Melki.

Di bibir itu, Kemenaker diminta secara detail menjelaskan sektor usaha mana selalu yang boleh atau tidak memajukan upah minimum 2021. Sebab, tersedia sejumlah perusahaan yang justru tak terdampak pandemi Covid-19. “Ada kurang jenis usaha juga dia justru bertahan stabil paling tidak. Mungkin meningkat beberapa saja, tidak banyak, ” ujar politikus Partai Golkar itu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendesak Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencabut dan merevisi Surat Informasi Nomor M/11/HK. 04/2020 yang mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tarikh 2021. Menurutnya perlu ada pokok tambahan, yang menginstruksikan agar adanya kenaikan upah minimum bagi kabupaten/kota dan perusahaan yang dinilai siap.

“Ada kenaikan imbalan tercantum ke dalam mekanisme mahkamah pengupahan daerah kabupaten kota, sebati dengan kemampuan dari masing-masing kabupaten/kota dan sektor industri, ” ujar Said Iqbal.

Pasalnya, fakta di lapangan menunjukkan kalau sejumlah gubernur menyatakan tetap berencana untuk menaikkan upah minimum 2021. Selain itu, masih ada banyak perusahaan di masa pandemi Covid-19 ini yang terus menjalankan produksinya.

“Perusahaan di kawasan-kawasan masih jalan, bahwa perusahaan masih punya kemampuan. Dari hal itu kami mendorong Menaker cabut tersebut surat edaran kemudian buat tulisan edaran yang baru, ” tegasnya.