Pemerintah harus belajar dari alokasi taksiran Covid-19 yang realisasinya tak bertemu

REPUBLIKA. CO. ID,   JAKARTA — Alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (RAPBN) 2021 diharapkan bisa diantisipasi setiap kementerian dan lembaga sejak sisi teknis pelaksanaannya. Sebab, sebaik apa pun pengalokasian anggaran, bila buruk dalam merealisasikannya, tidak bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat.

“Alokasi RAPBN 2021 tersebut sebagian besar untuk upaya percepatan sejumlah program, seperti di sektor kesehatan dan pendidikan. Sudah seharusnya perencanaan anggaran itu juga diantisipasi oleh kementerian terkait agar realisasinya sesuai perencanaan, ” kata Pemangku Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/8).

Lestari bercermin dibanding kondisi pada tahun ini, ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk percepatan sejumlah program mengatasi krisis konsekuensi Covid-19, tetapi realisasinya tidak pantas rencana, karena pelaksanaannya tidak secepat yang diharapkan.

“Kesiapan aparatur negara dalam teknis pelaksanaan di lapangan dalam merealisasikan kalender sangat menentukan, ” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari.

Apalagi, jelas Legislator Partai NasDem itu, ada tradisi politik perkiraan birokrasi yang kurang baik, yang selalu memicu belanja di akhir tahun. Selain itu, tambahnya, pencairan anggaran dari kementerian dan lembaga sangat birokratis dan panjang (berbelit-belit) dengan alasan clear and clean jadi bagian dari akuntabilitas keuangan negara terhadap publik.

Rerie berharap, kondisi serupa tidak berlaku pada realisasi RAPBN 2021.

Sebagai contoh, dalam pidato penyampaian RUU APBN 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020-2021 di gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8), Pemimpin RI Joko Widodo menyampaikan bagian anggaran kesehatan Rp 169, tujuh triliun.

Mengutip pidato Presiden, ujar Rerie, anggaran kesehatan tubuh yang direncanakan sebesar Rp 169, 7 triliun atau setara enam, 2 persen APBN itu, pertama untuk peningkatan dan pemerataan dibanding sisi pasokan serta dukungan buat pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi pokok hamil dan menyusui, balita, pengerjaan penyakit menular.

Negeri juga menganggarkan Rp 549, 5 triliun untuk pendidikan di RAPBN 2021. Anggaran itu untuk menunjang rencana reformasi pendidikan.

Dalam pidato tersebut, ujar Rerie, Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan reformasi fundamental harus dilakukan yaitu di dalam reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan.

“Dengan tujuan untuk mereformasi sebanyak sektor yang fundamental seperti sektor kesehatan dan pendidikan, sebaiknya pemerintah lebih dulu melakukan reformasi cara kerja birokrasinya, agar semua dengan diprogramkan bisa dinikmati rakyat pantas yang direncanakan, ” pungkasnya.

Alokasi anggaran kesehatan misalnya, menurut Rerie, harus bisa mengambil bahwa saat vaksin anti Covid-19 sudah tersedia, masyarakat bisa lekas mengakses vaksin tersebut dengan bagus. Demikian juga dengan alokasi taksiran pendidikan pada RAPBN 2021, tegas Rerie, benar-benar harus tercapai reformasi pendidikan yang diharapkan.

Antara lain, ujarnya, dalam bentuk peningkatkan kualitas SDM pendidikan terpaut kemampuan adaptasi, teknologi, peningkatan daya melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4. 0.