Respons Komisi I Soal Agenda Pembuatan Omnibus Law Digital

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Anggota Komisi I DPR, Bobby A Rizaldy, mengomentari soal rencana pembuatan omnibus law di dunia digital. Menurutnya langkah yang diupayakan pemerintah tersebut merupakan sebuah terobosan.

“Memang aturan digital tersebut kan macam-macam, ada dibanding penyiaran konvensional itu didigitalisasi, ada juga kita hybrid antara penyiaran dengan telekomunikasi itu membentuk ada platform, jadi memang kita menetapkan satu terobosan karena kalau membahas di masing-masing undang-undang itu memakan waktu yang lama, ” kata Bobby di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6).

Ia memandang omnibus law di bidang digital dinilai perlu agar platform seperti Netflix, Google, Youtube bisa diatur dalam mulia undang-undang di dalam waktu dengan cepat. Utamanya untuk komersialisasi pajak atau pun hal-hal lain teknis lainnya. Sebab karena itu ia biar mendukung agar undang-undang pancaran dan undang-undang komunkasi disatukan ke dalam satu peraturan melalui omnibus law.

“Juga bagaimana transformasi LPP dari penyiaran pelik menjadi digital itu situasi yang baru lagi. jadi memang perlu omnibus tersebut, ” tuturnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, mengaku belum mengindahkan rencana pemerintah membuat omnibus law di bidang digital. “Saya belum bisa tinjauan, orang yang ngomongnya nggak denger baru tau dari kamu. Kalau komentar karakter kan, kecuali dia landasan, kita jelas argumentasinya barang apa, ” kata Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6).  

Namun demikian dirinya akan membahas lebih lanjut rencana tersebut dengan pemerintah terkait apa saja cita-cita dan background omnibus law itu dibuat.

Upah I juga akan mempertanyakan urgensi rencana pembuatan omnibus law. “Apa sih peraturan? Undang-undang itu kan kalau nggak ada aturan tersebut lapangannya agak kesulitan, biasanya gitu. Urgensinya apa, saat ini apa bisa agak periode, kan biasanya gitu, ” ujarnya.