Rakyat butuh pangan yang bagus supaya kualitas kehidupan mereka selalu baik

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah mencoreng cermin pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat peduli rakyat kecil.

Politikus Partai Golkar tersebut menyatakan SMI -inisial ternama Sri Mulyani- harus bertanggung jawab atas polemik soal Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat dasar pengenaan pajak pertambahan poin (PPN) pada bahan sari atau sembako dan zona pendidikan.

“Polemik yang terjadi dan penolakan keras di masyarakat tempat rencana Menkeu SMI itu sangat memengaruhi citra Pemimpin Jokowi dan pemerintahan yang dikenal sangat pro-rakyat mungil, ” ujar Misbakhun di keterangannya di Jakarta, Sabtu (12/6).

Lebih lanjut Misbakhun membeber alasannya soal bahan pokok, daerah pendidikan, dan keesehatan tak boleh dipajaki. Menurutnya, ketiga sektor itu merupakan moral konstitusi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sebagai tujuan negeri.

“Kalau beras dijadikan objek pajak serta dikenakan PPN, pengaruhnya di kualitas pangan rakyat. Rakyat butuh pangan yang indah agar kualitas kehidupan itu juga baik, ” prawacana Misbakhun.

Parlemen asal Pasuruan, Jawa Timur itu juga menentang ide Sri Mulyani tentang PPN sektor pendidikan. Menurutnya, pendidikan adalah simbol pembangunan aksara sebuah bangsa.

“Pendidikan itu menunjukkan karakter SDM sebuah negara. Jika pendidikan sampai dijadikan wujud pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan termakan, ” ulas Misbakhun.

Misbakhun menganggap muatan RUU KUP yang memuat rencana pengenaan PPN kepada sektor pendidikan dan pangan justru membuktikan Sri Mulyani gagal membuat kebijakan dengan merujuk pada amanat konstitusi. Alasannya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dipelihara dengan semangat gotong royong.

“Apakah Bu SMI lelah menyayangi negeri ini? Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara melaksanakan kebijakan yang terkoneksi dalam tujuan kita bernegara dalam konstitusi, ” sambung Misbakhun.

Politikus dengan dikenal getol membela kebijakan Presiden Jokowi itu juga mempertanyakan argumen Sri Mulyani soal PPN untuk sembako dan pangan baru diterapkan setelah pandemi Covid-19 sampai. Menurut Misbakhun, alasan tersebut tidak rasional karena sampai saat ini belum ada satu pun ahli ataupun lembaga tepercaya yang berharta memprediksi akhir pandemi Covid-19.

“Masih banyak ruang kreativitas pengambil kebijakan untuk menaikkan penerimaan pajak. Menaikkan tarif retribusi dan menambah objek pajak baru sejatinya bukan cara yang menunjukkan kelas Gajah Keuangan yang punya banyak penghargaan, ” ujar Misbakhun.