Dengan harus melapor delik ejekan adalah Presiden atau Pemangku Presiden sendiri.

REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA — Kementerian Hukum & HAM (Kemenkumham) memasukan urusan berupa sanksi terhadap penghinaan terhadap presiden di dalam rencana RUU KUHP. Wakil Gajah Hukum dan HAM (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej, mengklaim pasal tersebut berbeda dengan pasal penghinaan kepala yang sudah dicabut sebab Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jadi pasal penghinaan itu adalah pasal penghinaan terhadap kepala negara, yang pertama, itu berbeda dengan dengan sudah dicabut oleh Majelis hukum Konstitusi, ” kata Edward di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (7/6).

Edward menjelaskan, pada pencetus penghinaan yang dicabut sebab MK merupakan delik piawai. Sementara, dalam RUU KHUP terbaru yaitu delik persaingan.

“Kalau delik aduan, itu yang harus melapor sendiri adalah Pemimpin atau Wakil Presiden, ” ujarnya.

Untuk diketahui, dalam draf RUU KUHP  terbaru tercantum Pasal II soal tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Pada bab 217 berbunyi, “Setiap Orang yang menyerang diri Pemimpin atau Wakil Presiden dengan tidak termasuk dalam keyakinan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana tangsi paling lama 5 (lima) tahun”.

Bab 218 berbunyi, “(1) Di setiap Orang yang di membuang umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat muncul Presiden atau Wakil Kepala dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda memutar banyak kategori IV. (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan nilai
sebagaimana dimaksud di ayat (1) jika perilaku dilakukan untuk
relevansi umum atau pembelaan diri”.

Sementara itu Pasal 219 berbunyi, “Setiap orang yang menyiarkan, menyajikan, atau menempelkan tulisan ataupun gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman jadi terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerbuan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan rencana agar
isinya diketahui atau lebih diketahui ijmal dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda memutar banyak kategori IV”.

Sebelumnya, Edward menyatakan, bahwa pemerintah berniat RUU KUHP dapat disahkan menjadi UU pada 2021. Tujuannya demi kepastian patokan bagi masyarakat.

“Sebab, kalau tidak disahkan oleh karena itu pertanyaannya mau sampai kapan kita hidup dengan ketidakpastian hukum dengan berbagai terjemahan KUHP, ” kata Edward, dalam sebuah diskusi, Kamis (27/5).

Menurut Edward, pemerintah sudah melakukan sosialisasi tentang RUU KUHP di 10 kota besar. Yakni Medan, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Padang, Ambon, Makasar, Banjarmasin, Surabaya serta hari ini di Mataram.