IHRAM. CO. ID,   JAKARTA — Kurang merek vaksin virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) telah diincar berbagai negara, termasuk Indonesia. Adanya vaksin tersebut kemudian diharapkan bisa mengatasi perkara penularan virus di dunia ini.

Kendati demikian, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta masyarakat tentu menjalankan protokol kesehatan 3M pascavaksin diproduksi.

Dirjen Kesehatan tubuh Masyarakat Kemenkes Kirana Pritasari membenarkan, vaksin memberikan kekebalan kepada pribadi kemudian ketika banyak orang atau komunitas yang disuntik vaksin Covid-19 oleh sebab itu bisa memunculkan kekebalan tubuh.

“Tetapi kalau akhirnya memproduksi perilaku menjadi tidak lebih segar, ini juga membuat lebih berisiko (tertular virus) karena kita tidak akan tahu bertemu dengan sapa dan dimana. Ini yang harus tetap dipahami masyarakat, ” ujarnya saat ditemui usai penyerahan tumpuan westafel cuci tangan sekaligus sosialisasi 3M di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (28/11).

Ia menyontohkan vaksin campak yang biasa diberikan dalam bayi. Ketika sang anak telah diinjeksi, ia mengakui perlindungan kekebalan telah didapatkan. Namun, risiko muncul ketika sang bocah bertemu secara balita lain atau orang lain yang sedang sakit campak.

Akibatnya balita yang sudah disuntik campak tersebut tetap berisiko menderita penyakit ini. Ia menguatkan, risiko penularan campak ini persis seperti potensi penularan Covid-19 mencuaikan droplet.

“Meski nantinya ada vaksin kemudian memvuat kita tidak lagi mematuhi (protokol kesehatan) seperti membersihkan tangan, maka risiko penularan tersebut tetap ada, ” katanya.

Oleh karena itu Sinar mengimbau masyarakat tetap mematuhi aturan kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Kemenkes juga berniat vaksin Covid-19 segera tersedia pada Tanah Air.

“Mudah-mudahan cepat ada kepastian vaksin Covid-19 yang datang dan bisa dilaksanakan. Saya terus ikuti perkembangan itu, ” katanya.

Sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Sasaran (BPOM) angkat bicara mengenai kemungkinan memberikan  izin edar penggunaan darurat (Emergency Uses Authorization/EUA) vaksin Covid-19 Pfizer dan Astra Zeneca yang efektivitasnya diatas 50 persen.

Keputusan ini bergantung pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan BPOM mengangkat kemudian melihat data uji klinik fase 3 vaksin tersebut sebelum akhirnya memutuskan memberikan EUA.

“Apapun keputusan Kemenkes buat memilih vaksin mana yang hadir Indonesia, maka kami BPOM jadi mendukung dan mendampingi terkait secara aspek keamanan, mutu, dan efikasi. Tentunya juga ada data tes klinik fase 3 yang sempurna dan cukup sehingga bisa dikasih EUA, ” kata  Kepala BPOM Penny K Lukito  saat konferensi virtual bersama tim riset Tes Klinik Vaksin Covid-19 beserta Institusi Usaha Milik Negara (BUMN) Pencetus Vaksin Bio Farma, Kamis (26/11).

Penny menambahkan, jikalau vaksin tersebut sudah direview sebab otoritas obat negara asal vaksin, misalnya seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA), maka pihaknya bisa memberikan EUA.

Artinya, dia memasukkan, vaksin tersebut tidak harus diuji klinik di Indonesia. Ini karena selama sudah tersedia data tes klinik maka fakta ini menjadi bahan BPOM untuk kemudian dievaluasi.

“Kemudian kami memastikan kelayakan memberikan izin penggunaan vaksin di Indonesia, ” ujarnya.